| 1 | Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban wilayah | Jumlah konflik sosial | Kasus | Jumlah konflik sosial yang tidak dapat ditangani tingkat kecamatan | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 2 | Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban wilayah | Persentase adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum | % | Jumlah kasus pelanggaran peraturan daerah/peraturan bupati dibagi jumlah jenis pelanggaran yang diatur dalam Perda/Perbup kali 100 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| 3 | Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat | Meningkatnya kualitas penanganan bencana | Indeks Ketahanan Daerah | Indeks | Komponen kelembagaan, peringatan dini, pendidikan, mitigasi, & kesiapsiagaan bencana | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| 4 | Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat | Meningkatnya kualitas penanganan bencana | Rasio kejadian kebakaran | % | Jumlah kejadian kebakaran di wilayah WMK dibagi jumlah wilayah WMK dikali 100% | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| 1 | Mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien | Meningkatnya birokrasi yang akuntabel | Capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Nilai | Nilai hasil evaluasi SAKIP yang diperoleh dari Kemen PAN & RB | Sekretariat Daerah | |
| 2 | Mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien | Meningkatnya birokrasi yang akuntabel | Indeks kapasitas fiskal daerah | Indeks | Pendapatan daerah dikurangi pendapatan yang penggunaannya telah ditentukan dan belanja tertentu berdasarkan perhitungan Kemenkeu | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | |
| 3 | Mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien | Meningkatnya birokrasi yang akuntabel | Manajemen resiko indeks | Indeks | Evaluasi oleh BPKP meliputi : (1) Kapabilitas terdiri dari kepemimpinan, strategi dan kebijakan manajemen risiko, sumber daya manusia dan kemitraan; (2) Hasil terdiri dari aktivitas penanganan risiko dan outcome | INSPEKTORAT | |
| 4 | Mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien | Meningkatnya birokrasi yang akuntabel | Indeks Kearsipan | Indeks | Nilai indeks kearsipan eksternal (60%)+Nilai indeks kearsipan internal (40%) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 5 | Mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien | Meningkatnya pelayanan publik yang prima | Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | Rerata capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik pada perangkat daerah | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 6 | Mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien | Meningkatnya birokrasi yang kapabel | Indeks Profesionalitas ASN (IPA) | Indeks | Indeks profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, berdasarkan pengukuran Kemen PAN-RB | Badan Kepegawaian Daerah | |
| 7 | Mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien | Meningkatnya birokrasi yang kapabel | Ideks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | Indeks komposit SPBE berdasarkan: Kepemilikan Arsitektur SPBE, Kepemilikan Peta Rencana SPBE, pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE, penerapan Manajemen Layanan SPBE, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik, Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| 1 | Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing | Meningkatnya kualitas pendidikan yang berdaya saing | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | Jumlah tahun yang digunakan penduduk dalam menjalani pendidikan formal | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 2 | Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing | Meningkatnya kualitas pendidikan yang berdaya saing | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | Lama sekolah yang diharapkan dapat diakses oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 3 | Meningkatkan nilai-nilai budaya, toleransi dan karakter bangsa | Meningkatnya pelestarian budaya | Persentase warisan budaya yang ditetapkan | % | Persentase warisan budaya yang ditetapkan + Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan dibagi 2 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 4 | Meningkatkan penanganan kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan sosial | Meningkatnya daya saing tenaga kerja dalam rangka penurunan pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | Jumlah pengangguran dibagi jumlah Angkatan Kerja dikali 100 | Dinas Tenaga Kerja | |
| 5 | Meningkatkan nilai-nilai budaya, toleransi dan karakter bangsa | Meningkatnya kualitas budaya literasi di masyarakat | Nilai budaya literasi | Indeks | Persentase penduduk yang membaca media cetak/elektronik+Persentase penduduk yang mengakses internet+Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan di bagi 3 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 6 | Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Usia Harapan Hidup | Tahun | T | Dinas Kesehatan | |
| 7 | Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing | Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | Angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia, seperti IPM namun terpilah antara laki-laki dan perempuan (kesenjangan pembangunan manusia antar laki-laki dan perempuan) | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 8 | Meningkatkan nilai-nilai budaya, toleransi dan karakter bangsa | Meningkatnya solidaritas keagamaan | Jumlah konflik agama | Kasus | Jumlah kejadian konflik agama skala kabupaten | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 9 | Meningkatkan penanganan kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan sosial | Meningkatnya daya saing tenaga kerja dalam rangka penurunan pengangguran | PDRB per kapita | Ribu Rupiah | Gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu Wilayah / Daerah | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | |
| 1 | Meningkatkan sinergitas pembangunan desa dan kota dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah | Meningkatnya Kemandirian Desa | Persentase Desa Mandiri | % | Jumlah Desa kategori mandiri dibagi jumlah seluruh desa dikali 100% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | |
| 2 | Meningkatkan sinergitas pembangunan desa dan kota dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah | Terwujudnya Pengembangan Kota | Persentase kelengkapan infrastruktur Kecamatan | % | Jumlah kecamatan yang memiliki kelengkapan infrastruktur: jalan, permukiman perkotaan dengan PSU, kantor kecamatan, taman, dan lapangan Olah raga dibagi jumlah seluruh kecamatan dikali 100% | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 1 | Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Ekonomi Unggulan Dalam Upaya Kemandirian Ekonomi Daerah | Meningkatnya produktivitas dan nilai ekonomi berbasis potensi lokal | Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap PDRB | % | Selisih capaian sektor industri pengolahan dibanding tahun sebelumnya dibagi capaian tahun sebelumnya dikali 100% | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | |
| 2 | Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Ekonomi Unggulan Dalam Upaya Kemandirian Ekonomi Daerah | Meningkatnya produktivitas dan nilai ekonomi berbasis potensi lokal | Persentase pertumbuhan sektor Pertanian Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB | % | Selisih capaian sektor Pertanian Kehutanan, dan Perikanan dibanding tahun sebelumnya dibagi capaian tahun sebelumnya dikali 100% | Dinas Pertanian | |
| 3 | Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Ekonomi Unggulan Dalam Upaya Kemandirian Ekonomi Daerah | Meningkatnya produktivitas dan nilai ekonomi berbasis potensi lokal | Persentase pertumbuhan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB | % | Selisih capaian sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dibanding tahun sebelumnya dibagi capaian tahun sebelumnya dikali 100% | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | |
| 4 | Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Ekonomi Unggulan Dalam Upaya Kemandirian Ekonomi Daerah | Meningkatnya produktivitas dan nilai ekonomi berbasis potensi lokal | Persentase Kontribusi Pariwisata terhadap PAD | % | Jumlah retribusi sektor pariwisata ditambah pajak hotel, restoran dan hiburan dibagi jumlah PAD dikali 100% | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | |
| 5 | Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Ekonomi Unggulan Dalam Upaya Kemandirian Ekonomi Daerah | Meningkatnya realisasi penanaman modal | Pertumbuhan nilai realisasi penanaman modal | % | Realisasi investasi dalam 1 tahun dikurangi realisasi investasi tahun sebelumnya dibagi realisasi investasi tahun sebelumnya dikali 100% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| 1 | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan | Meningkatnya cakupan universal akses | Persentase capaian universal akses | % | Rerata capaian layanan air minum, sanitasi ingkungan dan penanganan kawasan kumuh | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 2 | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan | Meningkatnya konektivitas antar wilayah | Rasio Konektivitas | Indeks | Perhitungan jumlah trayek angkutan jalan (umum) dibagi jumlah trayek angkutan jalan (umum) yang seharusnya tersedia dikali bobot angkutan jalan (umum) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 3 | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan | Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air | Indeks Kinerja Sistem Irigasi | Indeks | Perhitungan kinerja sistem irigasi: prasarana fisik, produktivitas tanam, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 4 | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan | Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang | Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai RT/RW | % | Jumlah permohonan perizinan pemanfaatan ruang yang diizinkan dibagi jumlah permohonan perizinan pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW dikali 100% | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 5 | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan | Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta penignkatan tutupan lahan | Indeks Kualitas Udara | Indeks | Ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 6 | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan | Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta penignkatan tutupan lahan | Indeks Kualitas Air | Indeks | Ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran air | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 7 | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan | Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta penignkatan tutupan lahan | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Indeks | Membanding luas hutan dengan luas wilayah administratifnya | Dinas Lingkungan Hidup | |