1 | Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah | Tingkat keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD | % | Jumlah Program & Kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibagi jumlah Program & Kegiatan yang tercantum dalam RPJMD dikali 100 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
2 | Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah | Nilai SAKIP Pemda | Skor | Nilai evaluasi AKIP yang diperoleh | Sekretariat Daerah | |
3 | Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah | Persentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD | % | Jumlah usulan kegiatan prioritas yang terhimpun dalam Musrenbang/Jumlah usulan kegiatan yang tercantum dalam RKPD x100 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
1 | Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau dan berkeadilan | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar serta pendidikan non formal | Rata-rata lama sekolah | Tahun | Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
2 | Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau dan berkeadilan | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar serta pendidikan non formal | Harapan lama sekolah | Tahun | 〖HLS〗_a^t=FK x∑_(i=a)^n▒(E_i^t)/(P_( i)^t ) | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
3 | Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau dan berkeadilan | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar serta pendidikan non formal | Angka Kelulusan SD/MI | % | (Jumlah lulusan ada Jenjang SD/MI)/(Jumlah siswa tingkat tertinggi pada Jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya) x 100 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
4 | Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau dan berkeadilan | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar serta pendidikan non formal | Angka Kelulusan SMP/Mts | % | (Jumlah lulusan pada Jenjang SMP/Mts)/dibagi(Jumlah siswa tingkat tertinggi pada Jenjang SMP/Mts pada tahun sebelumnya) X 100 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
5 | Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau dan berkeadilan | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar serta pendidikan non formal | Angka Melanjutkan SD/MI | % | (Jumlah siswa baru tingkat I pada Jenjang SMP/Mts)/(Jumlah lulusan pada Jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya) x 100 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
6 | Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau dan berkeadilan | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar serta pendidikan non formal | Angka Melanjutkan SMP/MTs | % | (Jumlah siswa baru tingkat I pada SMP/SMK/MA dibagi Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya) x 100 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
7 | Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau dan berkeadilan | Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan | Angka kunjungan ke perpustakaan | % | Jumlah kunjungan perpustakaan dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk usia 5-59 tahun pada tahun yang sama dikali 100 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
8 | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Usia Harapan Hidup | Tahun | Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur | Dinas Kesehatan | |
9 | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Angka Kematian Ibu | Per 100.000 KH | Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan, dan paska persalinan dibagi jumlah kelahiran hidup dalam waktu yang sama dikali 100.000 | Dinas Kesehatan | |
10 | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Angka Kematian Bayi | Per 1.000 KH | Jumlah kematian bayi (usia kurang dari 1 tahun) dibagi jumlah kelahiran hidup dalam waktu yang sama dikali 1000 | Dinas Kesehatan | |
11 | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Angka Kematian Balita | Per 1.000 KH | Jumlah kematian anak (berumur kurang dari 5 tahun) dibagi Jumlah kelahiran hidup dalam waktu yang sama dikali 1000 | Dinas Kesehatan | |
12 | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Persentase Balita Gizi Buruk | % | Jumlah balita gizi buruk dibagi jumlah balita di satu wilayah pada kurun waktu yang sama dikali 100 | Dinas Kesehatan | |
13 | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB | Total Fertility Rate (TFR) | % | Rumus TFR | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
14 | Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah | Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan partisipasi perempuan dalam ranah publik | Indeks Pembangunan Gender | Nilai | IPJ = 1/3 (Xade(1) + Xade(2) + I inc-dis) | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
15 | Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah | Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan partisipasi perempuan dalam ranah publik | Indeks Pemberdayaan Gender | Nilai | IDJ = 1/3 ( I par + I dm + I inc-dis ) | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
16 | Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS | Meningkatnya penanganan pemberian jaminan sosial bagi PMKS | Persentase PMKS yang tertangani | % | Jumlah PMKS yang tertangani dibagi dengan jumlah PMKS yang ada dikali 100 | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
17 | Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS | Meningkatnya cakupan kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | Persentase kepemilikan KTP | % | Jumlah penduduk usia lebih dari 17 tahun yang ber-KTP dibagi jumlah penduduk usia lebih dari 17 tahun atau yang telah menikah x100 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
18 | Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS | Meningkatnya cakupan kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | Persentase anak memiliki Akta Kelahiran | % | Jumlah anak (0-18 tahun) yang memiliki akte kelahiran dibagi Jumlah penduduk usia 0-18 tahun x 100 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
1 | Meningkatkan tingkat kecukupan pangan masyarakat | Meningkatnya produktivitas pertanian dalam arti luas | Produktivitas padi | Kw/Ha | Produksi padi (kw) dibagi luas areal panen | Dinas Pertanian | |
2 | Meningkatkan tingkat kecukupan pangan masyarakat | Meningkatnya produktivitas pertanian dalam arti luas | produktivitas jagung | Kw/Ha | Produksi jagung (kw) dibagi luas panen (ha) | Dinas Pertanian | |
3 | Meningkatkan tingkat kecukupan pangan masyarakat | Meningkatnya produktivitas pertanian dalam arti luas | produktivitas Kedelai | Kw/Ha | Produksi kedelai (kw) dibagi luas areal panen (ha) | Dinas Pertanian | |
4 | Meningkatkan tingkat kecukupan pangan masyarakat | Meningkatnya produktivitas pertanian dalam arti luas | Produksi Komoditas peternakan utama | Kg | Jumlah produksi komoditas peternakan utama yang ada | Dinas Pertanian | |
5 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi | Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan dan optimalisasi sektor usaha potensial di Kabupaten Pemalang | Pertumbuhan Ekonomi | % | Produk Domestik Bruto pada tahun n - Produk Domestik Bruto pada tahun (n-1) dibagi Produk Domestik Bruto pada tahun (n-1) dibagi 100 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
6 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi | Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan dan optimalisasi sektor usaha potensial di Kabupaten Pemalang | PDRB Per Kapita | Rp | PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
7 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi | Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan dan optimalisasi sektor usaha potensial di Kabupaten Pemalang | Laju Inflasi | % | Rumus laju inflasi | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
8 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi | Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan dan optimalisasi sektor usaha potensial di Kabupaten Pemalang | Indeks Gini | Indeks | Rumus Indeks Gini | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
9 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi | Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan dan optimalisasi sektor usaha potensial di Kabupaten Pemalang | Tingkat Pengeluaran Perkapita | Rp | Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kap | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
10 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi | Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan dan optimalisasi sektor usaha potensial di Kabupaten Pemalang | Produksi perikanan tangkap | Kg | Jumlah produksi perikanan tangkap dalam satu tahun | Dinas Perikanan | |
11 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi | Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan dan optimalisasi sektor usaha potensial di Kabupaten Pemalang | Produksi perikanan budidaya | Kg | Jumlah produksi perikanan budidaya dalam satu tahun | Dinas Perikanan | |
12 | Meningkatkan kualitas tenaga kerja guna mengurangi pengangguran | Menurunnya tingkat pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | Jumlah pengangguran dibagi jumlah Angkatan Kerja dikali 100 | Dinas Tenaga Kerja | |
13 | Menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang | Menurunnya penduduk miskin | Persentase penduduk miskin | % | jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk dikali 100 | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
14 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi | Meningkatkan kualitas serta produktifitas koperasi dan UMKM | Persentase koperasi sehat | % | Jumlah koperasi sehat dibagi dengan jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya dikali 100 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | |
15 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | Persentase pertumbuhan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | % | Jumlah kontribusi PDRB sektor perdagangan dibagi Jumlah PDRB | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | |
16 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya kunjungan wisatawan | Peningkatan wisatawan | % | (Jumlah wisatawan tahun n dikurangi jumlah wisatawan tahun sebelumnya) dibagi jumlah wisatawan pada tahun sebelumnya dikali 100 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | |
17 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi | Meningkatkan kualitas serta produktifitas koperasi dan UMKM | Persentase pertumbuhan IKM | % | Jumlah IKM tahun n dikurangi jumlah IKM tahun n-1 dibagi jumlah IKM tahun n-1 dikali 100 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | |
18 | Meningkatkan tingkat kecukupan pangan masyarakat | Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang BISA (berimbang, beragam, sehat, dan aman) | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Skor | Data Sensus Ekonomi Nasional (Susenas) | Dinas Pertanian | |
19 | Meningkatkan tingkat kecukupan pangan masyarakat | Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang BISA (berimbang, beragam, sehat, dan aman) | Ketersediaan cadangan pangan | ton | Akumulasi cadangan pangan dari awal periode RPJMD hingga tahun tertentu | Dinas Pertanian |
1 | Meningkatkan kuantitas dan kualitas infstruktur dasar dan penunjang secara merata | Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata | Persentase jalan dalam kondisi baik | % | Jalan dalam kondisi baik dibagi panjang jalan secara keseluruhan dikali 100 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
2 | Meningkatkan kuantitas dan kualitas infstruktur dasar dan penunjang secara merata | Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata | Persentase jembatan dalam kondisi baik | % | Jembatan dalam kondisi baik dibagi Jumlah jembatan secara keseluruhan dikali 100 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
3 | Meningkatkan kuantitas dan kualitas infstruktur dasar dan penunjang secara merata | Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata | Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik | % | Irigasi dalam kondisi baik dibagi panjang irigasi secara keseluruhan dikali 100 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
4 | Meningkatkan kuantitas dan kualitas infstruktur dasar dan penunjang secara merata | Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata | Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum | % | Jumlah masyarakat yang terlayani dibagi proyeksi total masyarakat dikali 100 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
5 | Meningkatkan kuantitas dan kualitas infstruktur dasar dan penunjang secara merata | Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata | Persentase saluran drainase dalam kondisi baik | % | Panjang drainase dalam kondisi baik(dalam km) dibagi Panjang seluruh drainase di wilayah perkotaan dikali 100 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
6 | Meningkatkan kuantitas dan kualitas infstruktur dasar dan penunjang secara merata | Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata | Persentase RTLH yang ditangani | % | Jumlah rumah tidak layak huni tertangani dibagi Jumlah rumah tidak layak huni dikali 100 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
7 | Meningkatkan kuantitas dan kualitas infstruktur dasar dan penunjang secara merata | Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata | Cakupan wilayah kumuh | % | Jumlah wilayah kumuh dikurangi jumlah wilayah kumuh yang tertangani dibagi Jumlah wilayah kumuh yang telah ditetapkan dikali100 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
8 | Meningkatkan kemudahan akses transportasi masyarakat | Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat | Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas | % | Jumlah rambu-rambu yang ada dibagi Jumlah rambu-rambu seharusnya dibagi 100 | Dinas Perhubungan | |
9 | Meningkatkan kelestarian lingkungan sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai penopang kehidupan | Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan | Persentase usaha yang memiliki ketaatan terhadap pencemaran air dan udara dari sumber tidak bergerak | % | Jumlah usaha wajib AMDAL dan UKL-UPL yang diawasi dibagi jumlah perusahan yang seharusnya wajib AMDAL dan UKL-UPL dikali 100 | Dinas Lingkungan Hidup |
1 | Meningkatkan toleransi dan hubungan beragama yang harmonis dan saling menghormati dalam kehidupan masyarakat | Terciptanya kehidupan beragama yang rukun dan damai | Persentase penurunan konflik sosial | % | Jumlah konflik sosial tahun n dibagi Jumlah konflik sosial tahun (n-1) dikali 100 | Satuan Polisi Pamong Praja |
1 | Meningkatkan realisasi investasi yang didukung iklim investasi yang kondusif | Meningkatnya nilai realisasi investasi | Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) | Rupiah | Jumlah Realisasi Investasi | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
2 | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik | Meningkatnya kapasitas Aparatur dalam meningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan | Hasil Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah | Nilai | Nilai Hasil Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | |
3 | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | Rata-rata Skor Survey Kepuasan Masyarakat pada PD Pelayanan Publik | Skor | Nilai SKM yang diperoleh | ||
4 | Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informasi guna menunjang pelayanan publik | Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi | Cakupan pelayanan TI bagi masyarakat | Titik Hotspot | Jumlah Titik Hotspot yang terbangun | Dinas Komunikasi dan Informatika |
1 | Menumbuhkembangkan Budaya Asli Kabupaten Pemalang sebagai kekayaan non ragawi dan Jati Diri Pemalang | Meningkatnya kelestarian nilai-nilai Budaya, Seni, dan kekayaan budaya Asli Pemalang | Cakupan kelompok seni yang dibina | % | Jumlah kelompok kesenian yang dibina dibagi jumlah kelompok kesenian secara keseluruhan dikali 100 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
2 | Menumbuhkembangkan Budaya Asli Kabupaten Pemalang sebagai kekayaan non ragawi dan Jati Diri Pemalang | Meningkatnya kelestarian nilai-nilai Budaya, Seni, dan kekayaan budaya Asli Pemalang | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | % | Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dibagi Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki oleh daerah dikali 100 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |